Galian Batubara Ilegal Kembali Memakan Korban, KLHK Berwenang Mencabut Mandatori

Lebak, - Galian Batubara kembali telan korban jiwa, kejadian tersebut informasinya berlokasi di kawasan Perhutani Petak 32 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banten.

Wilayah tersebut juga masuk ke Kampung Cierang, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak  Banten.

Baca juga: Bareskrim Gelar Perkara Investasi Bodong Robot Trading

Informasi yang diterima, kejadian tersebut menimpa warga berusia 34 Tahun dengan alamat Kampung Wanasari Desa Cihara Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Banten sekitar pukul 10.00 WIB,   pada Sabtu 7 Januari 2023.

Korban diduga tewas di galian batubara akibat gas beracun yang menyerangnya secara tiba-tiba. Meski sempat ditolong oleh rekannya, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan.

Baca juga: Terkait Proyek Jalan Tol Semarang-Batang, Fadli Zon Janji Perjuangkan Nasib Masyarakat Kendal

Menurut Mukri Priatna, Aktivis lingkungan hidup. Ada tiga penting sebagai catatan terkait insiden penambangan batubara illegal yang berulang.

"Pertama terkait kerusakan lingkungan, kedua terkait pidana lingkungan, dan yang Ketiga terkait korban jiwa, " ujarnya Minggu 9 Januari 2023.

Baca juga: Sukamta Kecam Penembakan Jurnalis Al-Jazeera oleh Tentara Zionis

Lebih lanjut Mukri menjelaskan bahwa masalah ini bisa dihilangkan keseluruhannya jika mandatoris pengelolaan hutan menutup seluruh akses pertambangan, maka tiga perkara di atas bisa hilang seluruhnya. Jika masih terulang kembali kedepannya, ini menjadi indikator bahwa mandatori pengelola hutan produksi, tidak melaksanakan tanggung jawabnya.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berwenang untuk mencabut mandatori nya ke badan usaha kehutanan, sekaligus melakukan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan yang telah rusak oleh kegiatan industri ekstraktif dalam hal ini penambangan batubara, " jelasnya.

Baca juga: 3 Saksi Kembali Diperiksa Terkait Korupsi di PT AMU

Terpisah, Aktivis Lebak Selatan dari GNPK-RI, Eman Sudarmanto meminta pengusutan tuntas terkait pertambangan ilegal.

"Sudah beberapa kali pertambangan di wilayah kita memakan korban jiwa, sudah di lahan Perhutani, pertambangannya ilegal dan makan korban jiwa. Kami minta APH usut tuntas secara pidana, jangan sampai masyarakat berfikir negatif kepada APH yang seperti tutup mata karena tidak mau mengusut permasalahan ini, " ungkapnya, Senin 9 Desember 2023.***

Baca juga: Hasan Basri Agus: Kerusuhan Masyarakat di Lombok Barat Bukan Konflik SARA